Blog

  • Dirpolairud Polda Sulut Pimpin Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Dirpolairud Polda Sulut Pimpin Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut
    Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana

     

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut

    MANADO — Hujan deras tidak menyurutkan semangat Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Melalui program unggulan Blue Policing, Ditpolairud Polda Sulut melaksanakan aksi transplantasi 160 fragmen terumbu karang di Pantai Malalayang, Manado, Kamis (12/11/2026).

    Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulawesi Utara tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan laut sekaligus upaya nyata dalam memulihkan ekosistem bawah laut.

    Transplantasi terumbu karang diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat berbagai biota laut, serta mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

    Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Ditpolairud Polda Sulut dalam mengembangkan konsep Blue Policing, yakni pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan sumber daya kelautan.

    Sebelumnya, Ditpolairud Polda Sulut telah melaksanakan penanaman mangrove di kawasan Pantai Molas, Bunaken Darat. Kini, upaya pelestarian lingkungan tersebut dilanjutkan melalui transplantasi terumbu karang sebagai langkah berkelanjutan dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut.

    Melalui kegiatan ini, Ditpolairud Polda Sulut berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kekayaan alam laut. Sebab, kelestarian terumbu karang memiliki peran penting dalam melindungi pantai dari ancaman abrasi, menjadi tempat hidup biota laut, serta menopang potensi ekonomi masyarakat pesisir.

    Aksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam pelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.

    Laut lestari, ekosistem terjaga, masyarakat pesisir sejahtera. Inilah wujud nyata semangat Polri Bersama Masyarakat melalui program Blue Policing.

    #PolisiBersamaMasyarakat #Korpolairud #BluePolicing #BaharkamPolri #PoldaSulut

  • Ditpolairud Polda Sulut Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Ditpolairud Polda Sulut Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut
    Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana

     

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut

    MANADO — Hujan deras tidak menyurutkan semangat Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Melalui program unggulan Blue Policing, Ditpolairud Polda Sulut melaksanakan aksi transplantasi 160 fragmen terumbu karang di Pantai Malalayang, Manado, Kamis (12/11/2026).

    Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulawesi Utara tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan laut sekaligus upaya nyata dalam memulihkan ekosistem bawah laut.

    Transplantasi terumbu karang diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat berbagai biota laut, serta mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

    Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Ditpolairud Polda Sulut dalam mengembangkan konsep Blue Policing, yakni pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan sumber daya kelautan.

    Sebelumnya, Ditpolairud Polda Sulut telah melaksanakan penanaman mangrove di kawasan Pantai Molas, Bunaken Darat. Kini, upaya pelestarian lingkungan tersebut dilanjutkan melalui transplantasi terumbu karang sebagai langkah berkelanjutan dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut.

    Melalui kegiatan ini, Ditpolairud Polda Sulut berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kekayaan alam laut. Sebab, kelestarian terumbu karang memiliki peran penting dalam melindungi pantai dari ancaman abrasi, menjadi tempat hidup biota laut, serta menopang potensi ekonomi masyarakat pesisir.

    Aksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam pelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.

    Laut lestari, ekosistem terjaga, masyarakat pesisir sejahtera. Inilah wujud nyata semangat Polri Bersama Masyarakat melalui program Blue Policing.

    #PolisiBersamaMasyarakat #Korpolairud #BluePolicing #BaharkamPolri #PoldaSulut

  • Ditpolairud Polda Sulut Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Ditpolairud Polda Sulut Tanam 160 Terumbu Karang di Pantai Malalayang

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut
    Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana

     

    Sumber: Humas Polairud Polda Sulut

    MANADO — Hujan deras tidak menyurutkan semangat Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara dalam menjaga kelestarian ekosistem laut. Melalui program unggulan Blue Policing, Ditpolairud Polda Sulut melaksanakan aksi transplantasi 160 fragmen terumbu karang di Pantai Malalayang, Manado, Kamis (12/11/2026).

    Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Sulawesi Utara tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan laut sekaligus upaya nyata dalam memulihkan ekosistem bawah laut.

    Transplantasi terumbu karang diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi habitat berbagai biota laut, serta mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.

    Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Ditpolairud Polda Sulut dalam mengembangkan konsep Blue Policing, yakni pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan sumber daya kelautan.

    Sebelumnya, Ditpolairud Polda Sulut telah melaksanakan penanaman mangrove di kawasan Pantai Molas, Bunaken Darat. Kini, upaya pelestarian lingkungan tersebut dilanjutkan melalui transplantasi terumbu karang sebagai langkah berkelanjutan dalam menjaga ekosistem pesisir dan laut.

    Melalui kegiatan ini, Ditpolairud Polda Sulut berharap tumbuh kesadaran bersama untuk menjaga kekayaan alam laut. Sebab, kelestarian terumbu karang memiliki peran penting dalam melindungi pantai dari ancaman abrasi, menjadi tempat hidup biota laut, serta menopang potensi ekonomi masyarakat pesisir.

    Aksi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam pelestarian lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.

    Laut lestari, ekosistem terjaga, masyarakat pesisir sejahtera. Inilah wujud nyata semangat Polri Bersama Masyarakat melalui program Blue Policing.

    #PolisiBersamaMasyarakat #Korpolairud #BluePolicing #BaharkamPolri #PoldaSulut

  • Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu perubahan dalam aturan tersebut memungkinkan anggota majelis sidang etik memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11).

    “Benar (ada perpol baru),” kata Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11).

    Isir menjelaskan terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut. Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat 3 mengenai pangkat keanggotaan KKEP. Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

    Kini, ketentuan tersebut diubah sehingga anggota KKEP dapat berpangkat satu tingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar.

    “Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.

    Perubahan serupa juga berlaku untuk keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 3. Selain itu, perpol baru juga mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” jelasnya.

    Perubahan lainnya menyangkut mekanisme pengajuan banding. Jika sebelumnya istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar juga dapat mengajukan banding, kini hak tersebut dibatasi hanya kepada pelanggar.

    Polri juga mengubah batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Dengan perubahan tersebut, Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan. Perubahan lain menyangkut penempatan khusus atau patsus. Masa penempatan khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini menjadi maksimal 20 hari kalender.

    Sementara itu, ketentuan mengenai pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga diperjelas. Anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih masuk dalam kategori yang dapat dikenai sanksi administrasi PTDH.

  • Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu perubahan dalam aturan tersebut memungkinkan anggota majelis sidang etik memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11).

    “Benar (ada perpol baru),” kata Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11).

    Isir menjelaskan terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut. Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat 3 mengenai pangkat keanggotaan KKEP. Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

    Kini, ketentuan tersebut diubah sehingga anggota KKEP dapat berpangkat satu tingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar.

    “Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.

    Perubahan serupa juga berlaku untuk keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 3. Selain itu, perpol baru juga mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” jelasnya.

    Perubahan lainnya menyangkut mekanisme pengajuan banding. Jika sebelumnya istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar juga dapat mengajukan banding, kini hak tersebut dibatasi hanya kepada pelanggar.

    Polri juga mengubah batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Dengan perubahan tersebut, Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan. Perubahan lain menyangkut penempatan khusus atau patsus. Masa penempatan khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini menjadi maksimal 20 hari kalender.

    Sementara itu, ketentuan mengenai pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga diperjelas. Anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih masuk dalam kategori yang dapat dikenai sanksi administrasi PTDH.

  • Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu perubahan dalam aturan tersebut memungkinkan anggota majelis sidang etik memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11).

    “Benar (ada perpol baru),” kata Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11).

    Isir menjelaskan terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut. Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat 3 mengenai pangkat keanggotaan KKEP. Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

    Kini, ketentuan tersebut diubah sehingga anggota KKEP dapat berpangkat satu tingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar.

    “Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.

    Perubahan serupa juga berlaku untuk keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 3. Selain itu, perpol baru juga mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” jelasnya.

    Perubahan lainnya menyangkut mekanisme pengajuan banding. Jika sebelumnya istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar juga dapat mengajukan banding, kini hak tersebut dibatasi hanya kepada pelanggar.

    Polri juga mengubah batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Dengan perubahan tersebut, Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan. Perubahan lain menyangkut penempatan khusus atau patsus. Masa penempatan khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini menjadi maksimal 20 hari kalender.

    Sementara itu, ketentuan mengenai pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga diperjelas. Anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih masuk dalam kategori yang dapat dikenai sanksi administrasi PTDH.

  • Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu perubahan dalam aturan tersebut memungkinkan anggota majelis sidang etik memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11).

    “Benar (ada perpol baru),” kata Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11).

    Isir menjelaskan terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut. Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat 3 mengenai pangkat keanggotaan KKEP. Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

    Kini, ketentuan tersebut diubah sehingga anggota KKEP dapat berpangkat satu tingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar.

    “Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.

    Perubahan serupa juga berlaku untuk keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 3. Selain itu, perpol baru juga mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” jelasnya.

    Perubahan lainnya menyangkut mekanisme pengajuan banding. Jika sebelumnya istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar juga dapat mengajukan banding, kini hak tersebut dibatasi hanya kepada pelanggar.

    Polri juga mengubah batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Dengan perubahan tersebut, Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan. Perubahan lain menyangkut penempatan khusus atau patsus. Masa penempatan khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini menjadi maksimal 20 hari kalender.

    Sementara itu, ketentuan mengenai pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga diperjelas. Anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih masuk dalam kategori yang dapat dikenai sanksi administrasi PTDH.

  • Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu perubahan dalam aturan tersebut memungkinkan anggota majelis sidang etik memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

    Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11).

    “Benar (ada perpol baru),” kata Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11).

    Isir menjelaskan terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut. Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat 3 mengenai pangkat keanggotaan KKEP. Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

    Kini, ketentuan tersebut diubah sehingga anggota KKEP dapat berpangkat satu tingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar.

    “Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.

    Perubahan serupa juga berlaku untuk keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 3. Selain itu, perpol baru juga mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” jelasnya.

    Perubahan lainnya menyangkut mekanisme pengajuan banding. Jika sebelumnya istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar juga dapat mengajukan banding, kini hak tersebut dibatasi hanya kepada pelanggar.

    Polri juga mengubah batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Dengan perubahan tersebut, Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan. Perubahan lain menyangkut penempatan khusus atau patsus. Masa penempatan khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini menjadi maksimal 20 hari kalender.

    Sementara itu, ketentuan mengenai pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga diperjelas. Anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih masuk dalam kategori yang dapat dikenai sanksi administrasi PTDH.

  • Bakom: Kepuasan Publik terhadap Kapolri Jenderal Suyudi Hampir 90%

    Bakom: Kepuasan Publik terhadap Kapolri Jenderal Suyudi Hampir 90%

    Jakarta – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menggelar audiensi dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, termasuk masalah penanganan terhadap berita bohong atau hoaks.
    “Tentunya ini adalah bagian dari upaya sinergi antara kita, silaturahmi beliau dalam rangka penguatan untuk mengolah komunikasi dan informasi program-program pemerintah,” kata Suyudi seusai audiensi di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

    Suyudi berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai program-program pemerintah secara utuh. Selain itu, Suyudi menyoroti maraknya kabar bohong dan fitnah yang perlu segera ditangkal.

    “Begitu juga informasi yang berkaitan dengan penanganan dari Polri, kemudian juga kaitannya dengan maraknya berita-berita yang tidak benar, yang bersifat fitnah, berita bohong, hoaks, dan sebagainya,” tutur Suyudi.

    “Ini merupakan concern kami untuk bisa dimitigasi dengan baik dan secara cepat agar masyarakat tidak bingung membedakan mana berita yang benar atau tidak, sehingga ada kontrol berita yang cepat dari pemerintah, termasuk juga dari pihak Polri,” sambungnya.

    Sementara itu, Kepala Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan pihaknya akan mendukung penyebaran informasi mengenai kinerja kepolisian.

    “Kami kembali ingin mengapresiasi juga apa yang telah dilakukan oleh Pak Kapolri dalam memastikan bahwa tidak ada lagi pandang bulu terhadap narkoba dan berbagai kejahatan lainnya,” ujar Syahganda.

    “Jadi kita nanti sebagai Bakom akan ikut memperjelas kepada masyarakat apa saja yang menjadi success story dari Bapak Kapolri,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan itu, Syahganda juga berbicara tentang sejumlah tugas besar yang tengah dikerjakan Kapolri atas perintah Presiden, salah satunya pengungkapan kasus penyadapan terhadap Presiden.

    “Tentu kita berharap beban kerja Pak Kapolri yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia atas perintah Bapak Presiden untuk mengungkap kasus penyadapan kepada Bapak Presiden, yang saya dengar tadi sudah banyak kemajuan dilakukan oleh Bapak Kabareskrim dan tersangka-tersangkanya akan segera diumumkan-sesuai dengan perintah Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri,” kata Syahganda.

    Lebih lanjut, Syahganda menyebut pertemuan tersebut juga membahas langkah proaktif antarinstansi pemerintah menjelang Desember serta libur Natal dan tahun baru (Nataru), termasuk antisipasi potensi bencana akhir tahun.

    “Kita berharap dalam waktu dekat bisa menghimpun kerja sama antara semua jajaran instansi pemerintah untuk bertindak lebih proaktif. Bagaimana kenyamanan masyarakat saat Nataru, kemudian saat ada kesulitan karena mungkin terjadi hujan lebat atau longsor dan lain-lain di akhir tahun yang biasanya terjadi di Indonesia, kami dan jajaran pemerintah semua bisa lebih cepat mengantisipasinya,” pungkas Syahganda.

  • Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar

    KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu perubahan dalam aturan tersebut memungkinkan anggota majelis sidang etik memiliki pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

    Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Perpol itu disahkan dan diundangkan pada Senin (16/11).

    “Benar (ada perpol baru),” kata Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11).

    Isir menjelaskan terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut. Salah satu perubahan terdapat pada Pasal 42 ayat 3 mengenai pangkat keanggotaan KKEP. Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

    Kini, ketentuan tersebut diubah sehingga anggota KKEP dapat berpangkat satu tingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar.

    “Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” ujar Isir.

    Perubahan serupa juga berlaku untuk keanggotaan KKEP Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 3. Selain itu, perpol baru juga mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Sidang KKEP kini dapat dilaksanakan secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP. “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” jelasnya.

    Perubahan lainnya menyangkut mekanisme pengajuan banding. Jika sebelumnya istri atau suami, anak, dan orang tua pelanggar juga dapat mengajukan banding, kini hak tersebut dibatasi hanya kepada pelanggar.

    Polri juga mengubah batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan dari paling lambat tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Dengan perubahan tersebut, Sabtu dan Minggu turut diperhitungkan. Perubahan lain menyangkut penempatan khusus atau patsus. Masa penempatan khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini menjadi maksimal 20 hari kalender.

    Sementara itu, ketentuan mengenai pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga diperjelas. Anggota yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih masuk dalam kategori yang dapat dikenai sanksi administrasi PTDH.